Oleh : Benjamin Tukan
Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang dimulai awal Juni 2005 tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perbedaan yang cukup menonjol adalah bahwa kali tanpa perlu diwakili, Rakyat yang mempunyai hak memilih dapat secara langsung memilih siapa yang dikehendaki untuk mempin daerahnya. Karena itu, kedaulatan rakyat dalam memilih menjadi kata kunci pada setiap pembicaraan tentang Pilkada Langsung.
Terlepas dari masih banyaknya kekurangan yang menyangkut penetapan calon baik yang ditunjukan dari regulasi yang mengatur Pilkada langsung maupun pada tingkat penerapannya yang dilakukan oleh KPUD dan Partai Lokal, wacana yang berkembang yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah masih menyimpan harapan agar rakyat harus tetap mampu memilih. Itulah sebabnya, inisiatif dari beberapa kelompok masyarakat dan ornop di tingkat lokal untuk mengembangkan program pemenuhan kebutuhan informasi tentang kandidat yang berpihak pada rakyat tentu merupakan sebuah terobosan. Apalagi bila dalam pelaksanaannya, kerja-kerja pemenuhan kebutuhan akan informasi dapat menjadi kerja bersama elemen masyarakat.
Pelaksanaan Pilkada Langsung dibeberapa tempat kabupaten/kota tidak lepas dari persoalan ini. Dengan digagasnya program pemenuhan kebutuhan akan informasi tentang kandidat yang berpihak pada rakyat tentu dimaksudkan agar sejak awal pemilih (rakyat) dapat sungguh mengenal siapa calon yang berpihak pada rakyat dan kelompok marginal. Sekalipun demikian, usaha untuk mencapai hasil yang maksimal, tentu butuh kerja ekstra terutama dalam hal bagaimana kelompok-kelompok yang mengerjakan program tersebut memiliki kapasitas yang makasimal, baik dalam penggalian kebutuhan masyarakat yang berpengaruh pada kriteria penilaian , maupun pengumpulan informasi hingga penyebaran informasi tersebut. Karena itu, kegiatan asistensi yang dilakukan tidak lain adalah upaya bersama semua elemen masyarakat untuk melakukan syaring pengalaman dalam rangka kerja-kerja pemenuhan kebutuhan informasi terhadap kandidat.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pekerjaan asistensi yang akan dilakukan harus mulai dengan penyusunan rencana kerja dan pembuatan modul pelatihan yang memadai. Memang, beberapa pihak mempunyai pengalaman dalam pemantauan jejak rekam kandidat, namun pembaruhan perpektif kerja dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks persoalan masing-masing wilayah adalah hal yang tidak bisa diabaikan.
Karena itu, diawal kegiatan asistensi perlu dilakukan kegiatan awal berupa penyusunan rencana kerja dan penyusunan modul pelatihan. Kegiatan ini akan didahulu dengan penggalian informasi tentang Pilkada dan kesiapan masyarakat baik melalui pemberitaan media, maupun melalui informasi yang diberikan oleh ornop yang akan mefasilitasi program pemenuhan kebutuhan akan informasi kandidat.
Hal kedua yang dilakukan diawal program ini adalah melakukan diskusi terbatas antara tim asistensi dan tim pengumpul data untuk menyusun rencana kerja yang terukur dan modul pelatihan. Diharapkan dengan adanya rencana kerja strategis akan terjadi sinergi antar tim asistensi yang dapat mendorong optimalisasi kinerja program asistensi.
(Pokok-pokok pikiran berkenaan dengan penyusunan Program Political Tracking dalam Pilkada, 2005)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar