Kegalauan Partai Politik dalam Pemilu Kada

Oleh : Benjamin Tukan

BEBERAPA daerah: propinsi, dan kabupaten/kota kini mulai memasuki tahapan persiapan pemilihan kepala daerah (Pemilu Kada). Jika dicermati dalam proses pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang terjadi di beberapa daerah selalu saja menyajikan pemandangan akan kegalauan Partai Politik menyambut hajatan besar ini. Sejak pendaftaran hingga penutupan, masih banyak Partai Politik yang belum memastikan kandidat mana yang bakal diusung. Jika sudah memastikan calon, itupun dilalui dengan proses yang melalahkan.

Fenomena semacam ini secara jelas menunjukkan bahwa partai politik belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya ditambah masalah di lingkungan internal partai sendiri, semisal kewenangan, SDM, keuangan, yang belum berubah dari situasi awal pembentukannya. Padahal, oleh sistem politik yang kita anut saat ini, partai politik memiliki peran penting menentukan rekrutmen pejabat publik.

Rapuhnya Partai

SECARA internal kerapuhan partai politik dapat dilihat saat partai menjalankan proses penjaringan calon. Salah satu yang mudah diperlihatkan adalah kesibukan pencalonan di tingkat daerah justru terjadi pada tingkatan partai di atasnya hingga ke tingkat pusat yakni Jakarta. Sebagai misal, Pemilu Kada yang terjadi di tingkat kabupaten, justru pengurus di tingkat propinsi dan pusat yang lebih banyak berperan sebagai faktor penentu calon kandidat yang diusung partai.

Sekalipun dari regulasi yang mengatur Pemilu Kada, membuka ruang kepada kewenangan partai di tingkat kabupaten/kota, tetap saja aturan internal partai mengharuskan untuk menunggu keputusan di tingkat atas. Aturan internal yang dimaksud umumnya selalu berkutat pada dua masalah yakni antisipasi kemungkinan adanya kepengurusan ganda dan pemeriksaan prosedur pencalonan agar sesuai dengan kriteria partai, demokratis serta aspiratif.

Di atas kertas aturan-aturan partai semacam ini, cukup menjanjikan kerja-kerja politik yang berkualitas. Namun justru dalam pelaksanaannya, aturan-aturan semacam ini telah menempatkan pengurus tingkat atas sebagai penentu calon yang disusung partai. Dengan diberikannya ruang bagi partai politik diatasnya, maka bukan tidak mungkin kandidat yang diusung pun bisa datang dari usulan partai ditingkat atasnya.
Atas berbagai cara, para pengurus di tingkat daerah harus bolak-balik ke tingkatan pengurus pusat untuk meyakinkan calon yang diusungnya. Sebaliknnya, dengan cara yang sama pengurus di tingkat pusat harus bolak-balik turun ke bawah meyakinkan partai ditingkat lokal atas ketidaksamaan calon yang diusung. Para pengurus partai di tingkat tengah semisal Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk tingkat propinsi juga tidak kalah penting kerjanya karena bisa mengusul ke atas dan mendikte ke bawah.
Anggapan bahwa partai milik orang pusat, disatu sisi telah membawa ketergantungan dan ketidakberdayaan partai di tingkat lokal, di sisi lain memberi ruang pembajakan demokrasi yang dilakukan aktor-aktor diluar arena pertandingan politik. Hiruk-pikuk pencalonan telah menjauhkan kandidat dari arena politik yang sesungguhnya dan memperlemah partai politik di tingkat lokal oleh pengurus partai sendiri.

Pembajakan Politik

Di tengah kerapuhan partai seperti diatas, mudah sekali ditangkap oleh para pemburu kekuasaan (kandidat dan Tim sukses) juga para broker politik yang merasa punya kedekatan dengan sumber daya disekitarnya. Dari sejak keinginan untuk pencalonan, gerak-gerik tim sukses bergerak mendahului partai di tingkat lokal untuk segera memastikan kandidatnya agar bisa dipaksa diterima di tingkat lokal. Lepas dari modal yang juga berpengaruh kuat dalam pengusungan selalu mungkin terjadi akal-akalan baru untuk membenarkan usungan calon.

Rapuhnya partai politik mudah saja digunakan oleh calon-calon yang tidak saja tidak mengenal politik lokal, tapi juga sejak dari awal sudah sengaja meremehkan politik pada aras yang akan dia pimpin. Di tengah kegaulan politik semacam ini, muncul lah calon yang tidak menyertai partai poltik dalam kerja-kerja menyongsong Pemilu Kada. Interaksi antara tim sukses dan partai politik di tingkat lokal tidak lagi harmonis.
Bukan persoalan yang baru, jika calon-calon yang memainkan peran partai politik di tingkat atas mempermainkan para pengurus di tingkat bawah untuk menuruti keinginannnya. Jika harus melewati prosedur, maka prosedure itupun diciptakan hanya untuk membenarkan calon yang sudah ”bermain” di tingkat atas. Aneh tentu saja jika hanya lantaran terbius dalam permainan, hubungan yang selama ini tercipta diantara pengurus berbuntut dengan pemecatan-pemecatan.

Menyikapi Masalah

Sebenarnya, kerapuhan partai politik semacam ini disadari pula oleh para pengurus partai juga kandidat yang maju dalam Pemilu Kada. Usaha-usaha perbaikan ke arah itu sudah mulai terdengar dari suara-suara daerah dalam pertemuan-pertemuan partai tingkat nasional, apalagi menjelang kongres pemilihan ketua umum yang ramai saat ini. Pada kandidat sendiri, fenomena ini diterima saja, sambil berjanji agar dirinya bisa memperbaikinya bila kekuasaan itu ada pada dirinya.

Sekalipun tengah dicari jalan keluarnya, memasuki Pemilu Kada mau tidak mau harus mulai dipikirkan upaya perbaikan. Mengingat Pemilu Kada merupakan hajatan politik yang menggerakan berbagai sumber daya yang berhubungan dengan partai, maka baiknya bila : Pertama, harus ada pemahaman yang sama bahwa kedudukan pengurus partai ditingkat atas hanya sebatas memberi asistensi terhadap kerja-kerja di tingkat lokal. Anggapan bahwa kerja-kerja politik dapat dilakukan oleh semua orang, ternyata itu hanyalah sebuah kekeliruan.

Karena itu, dalam kerja politik, pengurus diatasnya bertindak untuk memotivasi para pengurus di tingkat daerah agar menjaga proses politik internal benar-benar menjamin demokratis. Disamping itu, model –model administrasi harus mulai diperkenalkan agar keputusan-keputusan politik dapat juga dibenarkan secara prosedural. Selanjutnya, biarkan kesibukan politik terjadi dalam arena politik itu sendiri. Dengan demikian kemandirian partai ditingkat lokal bisa mulai berjalan.

Kedua, harus ada kesadaran partai politik untuk memaksimalkan kerja-kerja politik dalam pemilu kada ini. Kerja-kerja bersama sejak dari mempersiapkan berkas pencalonan, menyusun tim kampanye dan penggalangan dukungan, adalah kesempatan partai belajar memperbaiki kesalahan dalam penjaringan calon. Melalui dialog dan tatap muka dengan warga, pengurus partai dapat menjelaskan pilihannya dan mengajak warga untuk berpartisipasi.

Ketiga, Pemberdayaan partai politik yang didapat dari kesempatan kandidat termasuk sumber daya keuangan yang dimiliki, sedikit banyak akan membantu partai politik ditingkat lokal untuk bersama mempersiapkan sumber daya manusia. Terkait dengan ini kehadiran tim sukses yang dibentuk sampai ke tingkat desa sebenarnya embrio awal untuk menangkap sumber daya manusia di tingkat lokal.

Kehadiran koalisi partai, misalnya, merupakan unsur yang membesarkan partai-partai yang terlibat di dalamnnya. Koalisi partai yang banyak juga diwarnai oleh hadirnya partai besar, sedikit banyak dapat membuat dialog informasi untuk memperkuat kapasitas partai. Dalam pada itu, partai-partai besar yang memiliki struktur hingga ketingkat desa, sedikit banyak memacing partai-partai lain untuk turut membentuk dan memlihara kepengurusan secara lengkap dan berdaya.

Kandidat atau mereka yang hendak menjadi kepala daerah, sebenarnya dalam masa-masa persiapan ini semetinya sudah mulai menunjukaan komitmennya untuk membesarkan partai. Kandidat dan tim sukses bisa sama-sama berdialog untuk mengatasi pengorganisasian kelompok masyarakat politik. Peran kandidat yang demikian juga salah satu cara menilai dirinya memahami politik dan pentingnnya partisipasi warga.
Karenanya, perhatian pada partai politik tidak saja hanya sebatas menjadikannya kendaraan politik semata, tapi juga berurusan dengan kerja-kerja politik selanjutnya. Jika tidak, kita sedang menyaksikan pembusukan partai politik dan menyerahkan masa depan politik pada broker politik. Pemilu Kada harus tetap memberi ruang bagi partai politik memberi arti bagi kualitas pilihan rakyat.

Benjamin Tukan
Analis Media. Peminat masalah Partai Politik dan Pemilu.

(artikel ini pernah dikirim ke Harian Pos Kupang, 8 April 2010)